Mengenal sosok Emma Poeradiredja bukan sekadar membaca sejarah, melainkan berjumpa dengan cara berpikir yang jauh melampaui zamannya. Dalam pengalaman saya mendampingi dan menelusuri jejak pemikirannya pada tahun 2019 bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung serta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Emma hadir sebagai perempuan yang bekerja dengan hati, berpikir jernih, dan mengabdikan hidupnya pada gerakan perempuan tanpa menuntut sorotan. Ia tidak hanya menjadi bagian dari organisasi, tetapi membentuk arah, nilai, dan keberanian perempuan untuk hadir utuh di ruang publik.
Sejak usia 16 tahun, perempuan yang lahir pada 13 Agustus 1902 di Cilimus, Kuningan, ini memilih jalan yang ditolak oleh norma zamannya. Ketika perempuan didorong untuk patuh dan tinggal di ruang domestik, ia justru masuk ke pusat pergerakan, berbicara dalam Kongres Pemuda I dan II, serta turut membangun kesadaran kebangsaan di tengah tekanan kolonial dan dominasi laki-laki. Ia tidak menunggu kemerdekaan sebagai hadiah sejarah, melainkan bekerja agar kemerdekaan memiliki makna keadilan. Kepemimpinannya selama empat puluh tahun di Pasoendan Istri bukan sekadar catatan panjang jabatan, tetapi bukti kepercayaan yang lahir dari kerja konsisten membangun kekuatan perempuan hingga menjangkau hampir seluruh Jawa Barat.
Ketika tercatat sebagai perempuan pribumi pertama yang duduk di Dewan Kota Bandung, Emma menolak menjadi simbol representasi semata. Ia memaknai politik sebagai tanggung jawab moral kepada rakyat, sebuah prinsip yang tampak nyata dalam perjuangannya atas hak pilih perempuan dan keterlibatannya dalam perumusan Undang-Undang Perkawinan 1974. Di luar ruang politik formal, ia hadir di garis depan kerja sosial dan kesehatan dengan mendirikan panti asuhan, panti jompo, klinik, serta perlindungan bagi buruh korban kecelakaan kerja. Seluruh perjuangannya berakar kuat pada budaya Sunda yang ia rawat secara sadar, sebagai penegasan bahwa martabat bangsa tidak mungkin ditegakkan selama perempuan masih disisihkan.
Emma Poeradiredja adalah bukti bahwa perjuangan perempuan kerap berlangsung dalam kesenyapan, namun berdampak panjang. Ia membangun kesadaran, merawat solidaritas, dan mengorganisasi perempuan pada masa ketika suara mereka hampir tidak dianggap penting. Kerja-kerjanya tidak lahir dari ambisi personal, melainkan dari keyakinan mendalam bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam membangun bangsa, bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai subjek penuh yang menentukan arah sejarah.
Tujuh tahun berselang sejak pertama kali saya bersentuhan secara intens dengan pemikirannya, tepatnya pada 11 Februari 2026, saya menerima undangan resmi dari PASI Pasundan Istri untuk menghadiri sebuah pertemuan. Saya hadir sebagai Ketua Yayasan Puspa Karima Indonesia, organisasi perempuan yang saya dirikan sebagai ruang pembelajaran, penguatan, dan perjuangan bersama. Dalam pertemuan tersebut, saya datang bersama rekan-rekan Puspa Karima, yakni Winda, Desty, dan Kharisma, yang selama ini turut aktif menghidupkan kerja-kerja organisasi.
Dalam forum itu, Puspa Karima diminta untuk menjadi bagian dari PASI sebagai PASI nonoman puseur. Undangan tersebut kami terima dengan rasa syukur, bukan semata karena pengakuan struktural, tetapi karena adanya keselarasan nilai. Visi Puspa Karima bertemu dengan visi PASI, dan keduanya berakar kuat pada pemikiran serta perjuangan Emma Poeradiredja. Ada kesinambungan gagasan yang terasa hidup, seolah perjuangan itu tidak terputus oleh waktu, hanya berpindah tangan dan bentuk.
Pada titik inilah, saya merasa penting untuk menyampaikan sikap secara jujur dan tegas. Bagi saya, Emma Poeradiredja layak diajukan sebagai Pahlawan Nasional. Bukan sebagai simbol romantik masa lalu, melainkan sebagai pengakuan atas kerja intelektual, sosial, dan politik yang telah membentuk fondasi gerakan perempuan di Indonesia. Pengajuan ini bukan sekadar usulan administratif, tetapi refleksi tentang bagaimana bangsa ini memilih tokoh yang dianggap berjasa.
Ada kesedihan yang sulit disangkal ketika menyadari bahwa hingga hari ini, nama Emma Poeradiredja masih belum tercatat sebagai Pahlawan Nasional. Kesedihan itu muncul karena kita tahu betapa besar pengaruh dan kontribusinya, namun pengakuan negara belum kunjung hadir. Situasi ini mengingatkan kita bahwa sejarah kerap ditulis dengan sudut pandang yang tidak sepenuhnya adil, terutama terhadap kerja perempuan yang sering berlangsung di balik layar, tanpa panggung dan tanpa sorak-sorai.
Mengajukan Emma Poeradiredja sebagai Pahlawan Nasional, bagi saya, adalah upaya untuk meluruskan ingatan kolektif. Ini bukan tentang menambahkan satu nama ke dalam daftar, tetapi tentang memperluas cara kita memahami kepahlawanan. Bahwa keberanian tidak selalu berbentuk angkat senjata, dan pengabdian tidak selalu disertai kemenangan yang kasat mata. Ada kepahlawanan dalam merawat organisasi, membangun kesadaran, dan memperjuangkan martabat perempuan secara konsisten sepanjang hidup.
Ketika Puspa Karima diminta menjadi bagian dari PASI, saya melihatnya sebagai tanggung jawab moral untuk melanjutkan nilai-nilai tersebut. Melanjutkan kerja Emma Poeradiredja berarti memastikan bahwa perjuangan perempuan tidak berhenti pada peringatan atau arsip, tetapi hadir dalam praktik nyata, kebijakan, dan keberpihakan yang jelas. Bagi saya, di situlah makna pengabdian yang sesungguhnya, dan di situlah pula warisan Emma Poeradiredja terus hidup, bekerja, dan menuntut keadilan sejarah.
Penulis: Bunga Dessri Nur Ghaliyah (12/02/2026)
#emmapoeradiredja #pasundanistri #puspakarima #pahlawannasional #perjuanganperempuan
.webp)
0 Komentar